Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “diblending” atau dioplos menjadi Pertamax.
Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa BBM jenis Pertamax (RON 92) yang dipasarkan telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap dugaan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa kualitas Pertamax yang dijual ke masyarakat telah sesuai standar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi (Ditjen Migas).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), termasuk Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023.
Proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melibatkan pemeriksaan terhadap 96 saksi serta dua ahli. Dari tujuh tersangka, tiga di antaranya berasal dari pihak swasta, yaitu MKAR (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim), serta GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). Sementara itu, empat tersangka lainnya merupakan pegawai Pertamina, yakni RS (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), SDS (Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional), YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).
Jabar erat
itqan peduli
Sumber: cnbcindonesia.com